Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia - LKPP adalah Badan Pengadaan Publik Nasional Republik Indonesia (NPPA). LKPP adalah badan pembuat kebijakan pengadaan publik milik pemerintah di Indonesia. LKPP adalah lembaga non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mengimplementasikan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan publik. LKPP dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan dan peraturan pengadaan pemerintah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia secara resmi diluncurkan sebagai lembaga negara yang independen berdasarkan Peraturan Presiden No 106 tahun 2007. LKPP memiliki tugas pelaporan langsung ke Presiden Republik Indonesia.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, LKPP berada di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / BAPPENAS) .LKPP berbasis di Jakarta dan kantor pusatnya terdaftar di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940. LKPP diselenggarakan sebagai 1 Sekretaris Eksekutif, 1 Inspektorat dan 4 Wakil Ketua; Wakil Ketua untuk Strategi dan Pengembangan Kebijakan, Wakil Ketua untuk Evaluasi Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi, Wakil Ketua untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Wakil Ketua untuk Urusan Hukum dan Penanganan Pengaduan. Sejak Januari 2019, LKPP dipimpin oleh Roni Dwi Susanto sebagai ketua LKPP menggantikan Agus Prabowo.
Karena memperkuat timnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah sedang mencari orang-orang berbakat dan kandidat terbaik untuk bergabung sebagai posisi di bawah:
Staf Pendukung Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
(Kode: PKPBJ)
Persyaratan :
- Pria atau Wanita, Warga Negara Indonesia (WNI).
- Usia minimum 20 tahun dan maksimal 35 tahun.
- Kandidat dengan pengalaman sebelumnya selama minimal 1 tahun lebih disukai. Lulusan baru dipersilakan untuk mendaftar.
- Minimal S1 di bidang apa pun dengan akreditasi minimum B BAN-PT.
- IPK minimal 3,00 dari skala 4,00.
- Terampil dalam mengoperasikan MS Office, aplikasi desain grafis (lebih disukai).
- Memiliki integritas tinggi dan mampu bekerja dalam tim.
- Perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat narkoba.
- Sehat jasmani dan rohani.
Dokumen lamaran yang diperlukan :
- Surat lamaran ditujukan ke Pejabat Pengadaan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah;
- Daftar Riwayat Hidup (CV);
- Salinan KTP;
- Foto berwarna terbaru 4x6;
- Salinan ijazah dan transkrip yang dilegalisir;
- Salinan sertifikat pendukung.
Bagi para kandidiat yang berminat dan telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan, segera formulir online DISINI.
Kemudian kirimkan berkas lamaran melalui emai : rekrutmentd4.2@gmail.com
Batas Pendaftaran : 12 Januari 2020
0 comments:
Posting Komentar